Jakarta, SUARAAGRARIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI
Aboebakar Al Habsyi mengungkapkan rekomendasi tim gabungan pencari fakta
(TGPF) kasus Mesuji sama sekali tidak menyinggung substansi persoalan
konflik, yakni adanya sengketa pertanahan
"Rekomendasi TGPF masih seputar dampak konflik Mesuji saja, misal
memberikan pengobatan, membantu pendidikan anak korban ataupun
memberikan perlindungan para saksi," tegas Al Habsyi kepada pers di
Jakarta, Minggu (22/1).
Menurut dia, padahal seharusnya dalam rekomendasi TGPF disinggung
subtansi persoalan konflik Mesuji, yakni sengketa pertanahan, si pemicu
konflik.
Tidak itu saja, ia juga menganggap beberapa poin kurang tepat, misalnya
poin soal adanya aliran dana ke aparat. Rekomendasinya penambahan
anggaran operasional. "Ini kan tidak benar. Berapapun besarnya anggaran
jika mentalnya jelek ya tetap saja dana siluman diterima juga," ujarnya.
Seharusnya, paling tidak rekomendasi TGPF itu adalah meminta agar Propam
atau Irwasum Polri meningkatkan pengawasan terhadap aparat kepolisian
di lapangan.
Poin lainnya yang menjadi kritik Alhabsyi adalah tentang belum
tersentuhnya perusahaan yang terlibat. "TGPF hanya berani menyebut
supaya menghilangkan jasa keamanan swasta. TGPF sama sekali tidak
menyentuh perusahaan yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dan
sekaligus menggagas keamanan swasta tersebut," tegasnya.
Politisi PKS itu juga menyatakan bahwa sejak awal dirinya ragu atas
pembentukan TGPF. Menurutnya TGPF sifatnya ad hoc dan hanya sebagai
pemadam kebakaran.
sumber/
source:
suaraagraria.com